rekomdigi minta platform transparan soal pembatasan konten karhutla.

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta platform digital transparan mengenai pembatasan konten di media sosial, termasuk konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta platform digital menghapus atau membatasi konten karhutla. “Informasi mengenai karhutla yang disampaikan masyarakat itu sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam mendukung upaya penanganan di lapangan,” ujar Mediodecci dalam pernyataan resmi, dikutip KompasTekno. Ia meminta platform memberikan penjelasan apabila terjadi pembatasan jangkauan konten, termasuk jika hal itu berkaitan dengan penerapan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritma.